Pemprov Sulbar bangun sekolah rakyat putus rantai kemiskinan

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) berkomitmen memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sekolah rakyat di seluruh kabupaten di daerah itu.

"Kami bersama enam bupati di Sulbar berkomitmen memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan sekolah rakyat di setiap kabupaten," kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada rapat bersama dengan enam bupati di Sulbar membahas pembangunan sekolah rakyat, di Mamuju, Senin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras, Bupati Majene Andi Sukri Tammalele, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, dan Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud.

Setiap bupati, kata Gubernur Suhardi, telah menyiapkan lahan seluas lima hektare sebagai lokasi pembangunan sekolah dengan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

"Prinsipnya, setiap bupati sudah menyiapkan lahan lima hektare untuk membangun sekolah rakyat. Prioritas di tingkat kabupaten adalah jenjang pendidikan SMP," ujarnya.

Sementara untuk tingkat provinsi, kata dia, adalah jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

"Pemprov Sulbar juga telah menyediakan sekitar lima hektare lahan untuk pembangunan sekolah rakyat setingkat SMA," kata Suhardi Duka.

Gubernur mengatakan, dalam waktu dekat, usulan proyek pembangunan sekolah rakyat tersebut akan segera dikirim ke Kementerian Sosial di Jakarta, agar mendapat dukungan penuh.

"Inilah upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat ini khusus bagi anak-anak telantar dan kurang mampu. Mereka akan dibina secara boarding, dibiayai sepenuhnya dan mendapatkan pendidikan berkualitas," ujarnya.

Suhardi Duka juga memastikan bahwa sekolah rakyat tersebut akan memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa.

"Pada akhirnya siswa akan menjadi orang-orang terdidik dan punya kemampuan dan bisa memutus angka kemiskinan," katanya.