Kementerian PU: Hilirisasi baja kunci wujudkan Astacita Presiden RI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan hilirisasi baja nasional kunci wujudkan visi pembangunan Astacita Presiden RI.

"Kementerian PU memandang hilirisasi baja nasional bukan hanya sebagai kebijakan strategis, tetapi sebagai kunci penting dalam mewujudkan visi pembangunan infrastruktur di bawah Program Astacita Presiden RI," ujar Juru Bicara Kementerian PU Aisyah Zakiyah kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Kebijakan ini, yang sejalan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam jasa konstruksi, memastikan pemanfaatan maksimal baja produksi dalam negeri dengan tingkat TKDN minimal 60-75 persen.

Ini diterapkan secara luas dalam proyek-proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan bendungan, jalan, serta sistem pengendalian banjir, yang merupakan pilar utama dalam percepatan pembangunan nasional.

Lebih jauh lagi, kebijakan hilirisasi baja ini secara langsung memperkuat konektivitas antar rantai pasok nasional dengan mendorong penggunaan material lokal yang berdampak positif terhadap industri domestik.

Hal ini juga selaras dengan amanat Keppres Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan Investasi yang bertujuan mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan dalam sektor usaha strategis.

Dengan demikian, hilirisasi baja nasional tidak sekadar meningkatkan daya saing industri domestik, namun juga membuka peluang kerja baru, memperkuat sinergi antar sektor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan untuk mencapai di tingkat 8 persen di 2029, sebagaimana yg telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo.

Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan hilirisasi sektor baja menjadikan industri kecil menengah (IKM) dalam negeri lebih berdaya saing, sehingga memacu kontribusi pengusaha IKM manufaktur dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) nasional.