Eksponen dukung langkah Polri ungkap dalang teror demi jaga demokrasi

"Kami mendukung langkah hukum yang sedang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku, dalang dan motif di balik rangkaian teror, menebar ketakutan dan menciptakan situasi gaduh dan merekayasa persepsi negatif yang distemp

Jakarta (ANTARA) - Eksponen gerakan mahasiswa 1998 Haris Rusly Moti menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang sedang diambil Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap dalang di balik aksi teror kepada kantor Kontras dan pengiriman paket yang mengandung simbol intimidasi ke kantor media Tempo.

"Kami mendukung langkah hukum yang sedang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku, dalang dan motif di balik rangkaian teror, menebar ketakutan dan menciptakan situasi gaduh dan merekayasa persepsi negatif yang distempel ke pemerintahan Prabowo," kata Haris dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Menurutnya, media massa yang kritis adalah "sparring partner" pemerintah terutama dalam menghadapi jajaran pejabat yang cenderung berkelakuan asal bapak senang (ABS).

Selain itu, Haris memastikan rangkaian teror yang ditujukan kepada kantor Kontras dan Tempo tidak dilakukan oleh jajaran pemerintahan Prabowo dan pendukungnya.

Dia menilai pemerintahan Prabowo dirugikan dengan munculnya persepsi negatif dan beragam kegaduhan akibat rangkaian teror tersebut.

Kemudian, pidato presiden pada 19 Maret 2025 tidak menyalahkan sikap kritis media massa dan media nasional. Presiden justru melakukan introspeksi dan menganggap muncul beragam kesalahpahaman dan protes karena kegagalan komunikasi publik pemerintah.

"Karena itu, presiden memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, para menteri, dan terutama penanggung jawab komunikasi untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat," ujarnya.

Apabila melihat situasinya, rangkaian teror tersebut terjadi di saat berlangsung pembahasan RUU TNI oleh DPR. Ia meyakini peneror sengaja melakukannya bertepatan dengan momentum pembahasan dan pengesahan RUU TNI.

"Demikian juga sasaran teror, sengaja dipilih dua institusi civil society, yaitu Kontras dan Tempo yang dikenal kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah," jelas Haris.

Dia menyebut tujuan dari peneror memilih momentum pembahasan RUU TNI dengan sasaran kantor media Tempo dan Kontras agar publik dengan gampang langsung mengasosiasikan atau bahkan menuduh pemerintahan Prabowo dan pendukungnya sebagai dalang dan pelaku dari rangkaian teror tersebut.

"Jika saya cermati analitik media sosial dan sejumlah komentar di media massa, tergambar persepsi yang dibentuk ke arah seakan pemerintah dan pendukung pemerintah di balik rangkaian teror tersebut," tambahnya.

Oleh karena itu, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh upaya menebar ketakutan terhadap kemerdekaan pers. Pemerintahan Prabowo dan pendukungnya juga dirugikan karena disudutkan secara persepsi seakan menjadi pelaku dari rangkaian teror yang sedang dalam penyelidikan polisi tersebut.